Pengacara PTUN · Jakarta & seluruh Indonesia
Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Pendampingan hukum untuk pengujian dan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merugikan.
Penjelasan Lengkap
Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) terjadi ketika keputusan pejabat atau badan publik merugikan kepentingan individu maupun badan hukum. Kami mendampingi klien dalam menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) agar keadilan administratif dapat ditegakkan.
Tim kami berpengalaman dalam menyusun gugatan pembatalan keputusan pejabat pemerintah, sengketa kepegawaian (seperti sengketa ASN), perizinan, hingga sengketa pertanahan yang masuk ranah PTUN. Kami menganalisis secara mendalam apakah suatu keputusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Dengan pendekatan yang teliti dan argumentasi hukum yang kuat, kami memastikan hak klien sebagai warga negara atau pelaku usaha tetap terlindungi dari penyalahgunaan wewenang administrasi.
Lingkup Layanan
- Gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
- Penanganan sengketa kepegawaian (PNS/ASN)
- Sengketa pencabutan atau penolakan perizinan usaha
- Pengujian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
- Sengketa administratif terkait hak atas tanah
Proses Penanganan
- 1
Asesmen Kasus & Legal Standing
Mengkaji Keputusan TUN yang disengketakan serta memastikan klien memiliki kedudukan hukum untuk menggugat.
- 2
Upaya Administratif
Mendampingi proses pengajuan keberatan atau banding administratif ke atasan instansi sebelum melangkah ke pengadilan.
- 3
Penyusunan Gugatan
Merumuskan dalil gugatan secara presisi berdasarkan cacat wewenang, prosedur, maupun substansi.
- 4
Proses Persidangan
Mewakili klien dalam pembuktian, pemeriksaan saksi, hingga pengajuan kesimpulan di sidang PTUN.
- 5
Pengawalan Eksekusi
Memastikan putusan pembatalan atau pencabutan KTUN dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara terkait.
Pertanyaan Umum
Apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)?
KTUN adalah penetapan tertulis oleh pejabat administrasi negara yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum.
Apakah ada batas waktu untuk mengajukan gugatan ke PTUN?
Ya, gugatan harus diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya KTUN tersebut.
Apakah saya bisa langsung menggugat ke PTUN tanpa lapor ke instansi terkait?
Tergantung aturannya. Untuk banyak jenis sengketa, undang-undang mewajibkan penempuhan upaya administratif (keberatan/banding) terlebih dahulu sebelum mendaftar gugatan ke PTUN.
Apakah PTUN berwenang mengadili sengketa kontrak kerja sama dengan pemerintah?
Tidak selalu. Jika sengketanya murni keperdataan (wanprestasi kontrak), hal tersebut masuk yurisdiksi Pengadilan Negeri. PTUN hanya mengadili keputusan yang bersifat administratif sebelah pihak (sepihak).
Konsultasikan dengan Tim Advokat Kami
Tim advokat kami siap meninjau kasus Anda dan mengarahkan Anda ke pendampingan yang tepat.
Artikel Hukum Terbaru
Wawasan hukum praktis terbaru dari tim Raya Law Firm.
Hukum Bisnis
Due Diligence Bisnis: Checklist Hukum Sebelum Akuisisi
Due diligence hukum membantu mengungkap risiko tersembunyi sebelum akuisisi. Pelajari tujuan, dokumen kunci, dan cara menegosiasikan temuan penting.
· 2 menit baca
Hukum Keluarga
Langkah Hukum Perceraian dan Hak Asuh Anak
Perceraian harus dilakukan melalui prosedur pengadilan dengan pertimbangan hak anak dan keadilan bagi para pihak. Artikel ini menjelaskan jalur hukum, hak asuh, serta dokumen yang perlu dipersiapkan.
· 2 menit baca
Properti & Pertanahan
Sengketa Tanah dan Sertifikat Ganda: Cara Menyikapi
Sertifikat ganda sering memicu sengketa pertanahan yang kompleks. Kenali penyebabnya, langkah verifikasi, dan strategi penyelesaian agar aset Anda tetap terlindungi.
· 2 menit baca
Butuh bantuan layanan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)?
Hubungi tim kami sekarang untuk mendapatkan arahan hukum yang tepat.